Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Perjalanan menuju Merauke bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk melihat Indonesia dari perspektif yang paling jujur—dari wilayah terluarnya. Pada 11 Februari 2026 malam, kami berangkat dari Jakarta, menempuh perjalanan panjang dan singgah di Jayapura sebelum akhirnya tiba di Merauke pada pagi hari. Di sanalah terasa dengan nyata bahwa Indonesia tidak hanya dibangun di pusat kekuasaan, tetapi juga berdiri tegak di garis batasnya.
Merauke adalah simbol kedaulatan. Ia bukan pinggiran yang boleh diperlakukan sebagai sisa perhatian pembangunan. Ia adalah beranda depan bangsa. Jika kita ingin Indonesia dihormati dan kuat, maka perbatasannya harus bermartabat dan sejahtera.
Setibanya di sana, kami disambut dengan hangat oleh jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan. Sambutan itu sederhana namun penuh semangat perubahan. Kami kemudian menuju Pasar Merauke untuk melihat langsung denyut ekonomi masyarakat. Di pasar tersebut, mama-mama Papua berdiri sebagai fondasi ekonomi keluarga. Mereka menjual hasil bumi dengan ketekunan dan semangat luar biasa. Dari buah-buahan hingga kebutuhan dapur, semua menjadi bagian dari perjuangan hidup sehari-hari.
Kami berbelanja dari beberapa pedagang sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal. Langkah kecil ini adalah simbol keberpihakan pada rakyat kecil. Namun lebih dari itu, kami melihat bahwa ekonomi rakyat membutuhkan dukungan kebijakan yang serius—akses modal, distribusi yang adil, dan perlindungan usaha kecil.
Di sudut lain pasar, kami berdialog dengan sejumlah anak muda dan pekerja parkir yang menyampaikan aspirasi mereka. Mereka merasa akses kerja belum sepenuhnya terbuka dan adil. Pesan mereka jelas: mereka ingin kesempatan, bukan belas kasihan. Mereka ingin bekerja dengan bermartabat dan memiliki ruang yang setara dalam sistem ekonomi.
Inilah tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan konkret. Potensi generasi muda Papua sangat besar. Namun tanpa pembukaan lapangan kerja yang luas, pelatihan keterampilan, dan sistem ekonomi yang inklusif, potensi itu akan terhambat. Negara harus hadir dengan strategi yang jelas dan berpihak.
Perjalanan kami berlanjut ke kampung nelayan di pesisir Merauke. Para nelayan bekerja memperbaiki perahu, bersiap menghadapi laut yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sektor perikanan di wilayah ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Namun dukungan infrastruktur, akses permodalan, dan kebijakan yang terintegrasi masih sangat dibutuhkan. Jika sektor ini diperkuat, ia dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Di sebuah gubuk sederhana, kami bertemu anak-anak kecil yang berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu. Kami membagikan buku dan alat tulis, serta menyampaikan pesan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah masa depan. Anak-anak Merauke harus memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota besar. Pendidikan berkualitas bukan hak istimewa, melainkan hak dasar setiap warga negara.
Kami juga mengunjungi Kampung Payung, wilayah pesisir yang warganya secara swadaya menanam mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi. Kesadaran ekologis ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen menjaga lingkungan. Mereka tidak menunggu program besar, tetapi bergerak dengan kemampuan sendiri demi keberlanjutan hidup.
Kami membeli 200 bibit mangrove dan menanamnya bersama warga. Aksi ini menjadi simbol bahwa pembangunan harus berjalan selaras dengan pelestarian alam. Tanpa lingkungan yang terjaga, kesejahteraan tidak akan bertahan lama. Keadilan sosial dan keadilan ekologis harus berjalan beriringan.
Namun di balik semangat tersebut, realitas sosial tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Masih ada rumah yang belum layak huni. Akses pendidikan dan fasilitas publik masih terbatas. Harapan masyarakat terhadap sekolah rakyat mencerminkan kebutuhan yang mendesak. Pembangunan harus menyentuh kualitas hidup, bukan hanya menampilkan angka statistik.
Ketika kami berdiri di KM 0 Merauke, refleksi itu semakin mendalam. Titik ini bukan sekadar simbol geografis, tetapi penegasan bahwa Indonesia dimulai dari sini. Jika wilayah terdepan tertinggal, maka ketahanan nasional ikut terancam. Perbatasan harus dipandang sebagai kawasan strategis yang menentukan wibawa bangsa.
Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah. Perbatasan tidak boleh lagi diposisikan sebagai daerah pelengkap. Ia harus menjadi prioritas dalam perencanaan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan berjalan seimbang.
Kehadiran negara harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pemuda memiliki pekerjaan? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah keluarga hidup dalam hunian yang aman? Apakah lingkungan terjaga untuk generasi mendatang? Inilah indikator nyata keberhasilan pembangunan.
Malam harinya, kami berdiskusi dengan jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan untuk merumuskan langkah advokasi ke depan. Perjuangan ini tidak boleh berhenti pada kunjungan simbolik. Ia harus berlanjut dalam kerja konkret dan pengawalan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pesan dari Merauke sangat jelas: tidak boleh ada wilayah perbatasan yang diperlakukan sebagai daerah kelas dua. Tidak boleh ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kedaulatan sejati bukan hanya menjaga garis batas, tetapi memastikan masyarakat di dalamnya hidup sejahtera dan bermartabat.
Indonesia akan kuat jika perbatasannya kuat. Indonesia akan dihormati jika rakyat di wilayah terdepannya sejahtera. Karena itu, membangun Merauke dan wilayah terluar lainnya adalah langkah strategis untuk menjaga masa depan bangsa.
Kini saatnya negara hadir sepenuhnya—dengan kebijakan yang berpihak, pembangunan yang merata, dan komitmen yang berkelanjutan. Dari ujung timur Indonesia, kita diingatkan bahwa keadilan sosial adalah fondasi kedaulatan. Dan kedaulatan yang kokoh hanya dapat berdiri di atas kesejahteraan seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali.